Tingkatkan Kinerja Perusahaan, Abipraya Gelar FGD Dua Hari

03 Agustus 2017


Jakarta, 3 Agustus 2017PT Brantas Abirpaya, BUMN konstruksi yang telah menginjak usia 36 tahun ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) Internal Control System di lantai 6, ruang serba guna kantor pusat Abipraya di Cawang – Jakarta dari tanggal 2 Agustus hingga  hari ini (3/8). Dihadiri Pimpinan dan Manager Unit Kerja, Unit Bisnis dan Anak Perusahaan sebagai pesertanya, FGD ini merupakan bukti komitmen Abipraya dalam menerapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dalam rangka memberikan jaminan yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi Perusahaan.

“Sistem  pengendalian  internal  yang  handal  dan  efektif  menjadi tanggung jawab dari pimpinan setiap level Manajemen Perusahaan. Ini adalah unsur penting dalam pengelolaan perusahaan dan menjadi dasar bagi aktivitas operasional Perusahaan yang sehat dan aman,” ujar Widyo Praseno – Direktur Operasi II Brantas Abipraya, dalam sambutannya.

Tampil dengan berbagi pemahaman, Riska Diah Purwanti, Manager Perencanaan dan Pengendalian Proyek Departemen Industrial Plant PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., hadir dengan membawakan Knowledge Sharing Pengendalian Operasional. Tampil pula Mujono, Kasubditwas Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Perdagangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memberikan betapa pentingnya penerapan sistem pengendalian intern.

Tak hanya FGD dengan menghadirkan dua pembicara, pada rangkaian kegiatan ini juga digelar agenda sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan pembicara Sutjipto, Kepala Subdit Kerjasama, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Seno menambahkan, setelah disahkannya Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada 12 Januari 2017 lalu, Abipraya perlu memahami lebih dalam peraturan Jasa Konstruksi tersebut. Beberapa pasal penting di dalamnya yang berkaitan dengan industri konstruksi seperti misal persyaratan usaha konstruksi, pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, kegagalan bangunan, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan sanksi administratif yang sangat perlu dicermati.

“Semoga FGD ini dapat memberikan pemahaman dan dapat menerapkannya pada seluruh proses bisnis, serta dapat melakukan pemetaan terhadap infrastruktur Perusahaan yang ada atau yang masih harus diperbaiki atau yang masih harus dibangun,” pungkas Seno.