Abipraya Properti Garap Hunian Non Kedinasan Pegawai Dirjen Pajak

30 Oktober 2019


PT Brantas Abipraya (Persero) kembali menambah satu portfolionya di sektor properti. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi ini baru saja melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjsa Sama (PKS) dengan Koperasi Direktorat Jenderal Pajak pada Selasa (29/10) lalu.

Bentuk kerja sama yang dilakukan PT Brantas Abipraya (Persero) Unit Bisnis Properti dengan Koperasi Ditjen Pajak ialah Penyediaan dan Penjualan Hunian Non Kedinasan Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Seluruh Indonesia.

Hal tersebut dilakukan sabagai salah satu upaya penyediaan perumahan di seluruh Indonesia. Abipraya Properti terus aktif dalam menggandeng beberapa pihak tidak hanya pada ketersediaan supply rumah tetapi juga pada sisi permintaan akan rumah itu sendiri.

Melalui kerja sama dengan Ditjen Pajak ini membuktikan bahwa selain fokus pada perumahan berbasis retail, Abipraya Properti juga fokus pada penyediaan perumahan bagi para Aparat Sipil Negara (ASN).

General Manager PT Brantas Abipraya (Persero) Unit Bisnis Properti Prasetyadhie menyampaikan bahwa penandatanganan PKS itu merupakan tindak lanjut dari penunjukan Abipraya Properti sebagai salah satu pengembang yang ditunjuk oleh Direktorat Pajak melalui Program Perumahan Non Kedinasan.

“PT. Brantas Abipraya (Persero) memiliki Prestasi sebagai “Wajib Pajak (WP) Patuh” untuk tiga kali periode berturut-turut sejak tahun 2009- 2010, Tahun 2010-2011, tahun 2011-2012 dan tahun 2013-2014. Perseroan juga mendapat predikat kinerja keuangan “Sangat Bagus” dari Majalah Infobank untuk perusahaan BUMN kategori Non Keuangan untuk tahun 2011-2018,” tambahnya.

Menurut Manager Pemasaran & Penjualan PT Brantas Abipraya (Persero) Unit Bisnis Properti Agus Hariyadi, penunjukan Abipraya Properti telah melalui seleksi yang ketat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya oleh Direktorat Kepatuhan Internal & Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak.

Seleksi tersebut, lanjutnya, dimulai dari aspek legalitas sampai dengan aksesibilitas menuju ke lokasi yang diharapkan tidak jauh dari tempat bekerja.

“Abipraya Properti telah mempersiapkan beberapa produk unggulan propertinya yang tersebar dibeberapa kota untuk mendukung program ini,” tandas Agus.

Sejak September hingga Oktober ini, Abipraya Properti sudah melakukan Roadshow Sosialisasi Program Perumahan Non Kedinasan di lingkungan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Sosialisasi tersebut secara khusus dilakukan di Kanwil Jabar III diantaranya KPP Pratama Depok Cimanggis, KPP Pratama Ciawi, KPP Pratama Depok Sawangan, KPP Pratama Bogor, KPP Pratama Cileungsi, KPP Pratama Cibinong, KPP Madya Bogor, dan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jabar III.

Rencananya, dalam waktu dekat ini akan dilakukan Roadshow Sosialisasi lanjutan di lingkungan wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DKI Jakarta dan Banten.

Sementara itu, Ketua Koperasi Direktorat Jenderal Pajak Hario Damar menyampaikan bahwa potensi Pegawai Dirjen Pajak cukup besar dengan total jumlah pegawai sebanyak 48.000 personel yang tersebar diseluruh Indonesia.

“Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal & Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, hampir separuhnya berminat mengikuti Program Perumahan ini,” tutur Hario.

Ia berharap bisa menjalin kerjasama dengan Abipraya Properti dan pengembang lainnya supaya lebih banyak lagi rumah-rumah yang terbangun dengan berbasis Community Development dimana para penghuninya bisa berkomunitas, berkumpul bersama menciptakan lingkungan tempat tinggal yang menyenangkan.

Turut hadir dalam penandatanganan PKS tersebut perwakilan dari Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero), Tbk., Kantor Pusat BNI Syariah, BNI Tebet, BNI Syariah Bendungan Hilir, BNI Syariah Bogor, serta BNI Syariah BSD yang selama ini mengawal Sosialisasi Program Perumahan Non Kedinasan di Direktorat Jenderal Pajak bersama Abipraya Properti.